ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN UPAH PEKERJA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) OLEH PERUSAHAAN TERDAMPAK COVID-19

Abstract

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Pada Tanggal 11 Maret Tahun 2020 COVID-19 dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemik global. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Permasalahan penelitian adalah apakah perusahaan yang terdampak Covid-19 dapat melakukan pemotongan upah dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerjanya? Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang digunakannya yaitu yuridis normative, mencari permasalahan      yang diangkat dari bahan bacaan atau literatur-literatur yang bersumber dari studi      kepustakaan (library research). Hasil penelitian yaitu bahwa pemotongan upah pekerja akibat perusahaan merugi sebagai dampak wabah COVID-19 adalah tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, sebaiknya perusahaan dapat menyepakati bersama dengan pekerja dan/atau serikat    pekerja mengenai perubahan besaran maupun cara pembayaran upah selam perusahaan terdampak oleh COVID -19. Terkait PHK, ada masalah kemanusiaan yang harus diutamakan sesuai perintah yang sangat jelas termuat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha dengan segala upaya harus sedapat mungkin menghindari terjadinya PHK.

Kata kunci: Pemotongan Upah, PHK, COVID -19]

A worker / laborer is anyone who works and receives wages or other forms of remuneration. On March 11, 2020, COVID-19 was declared by the World Health Organization (WHO) as a global pandemic. The global economy is certain to slow down, following a stipulation from the WHO which mentions the Corona outbreak as a pandemic affecting the business world. The research problem is whether companies affected by COVID -19 can cut wages and / or layoffs of workers? The qualitative research method, with the approach it uses, is juridical normative, looking for problems raised from reading material or literature sourced from library research. The results of           the study show that the reduction in wages for workers due to companies losing money as a result of the COVID -19 outbreak is not based on law and can lead to industrial relations disputes, namely disputes over rights, the company should be able to agree together with workers and / or labor unions regarding changes in the amount and method of wage payment. dive companies affected by Covid-19. Regarding layoffs, there are humanitarian issues that must be prioritized according to the very clear instructions contained in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, which states that the government and employers with all efforts must avoid layoffs as much as possible.

Keyword: Deduction of Wages, PHK, COVID-19