Main Article Content

Abstract

Perkembangan pandemi Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan dimana terjadinya suatu
peningkatan kasus corona khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19
serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menganggulangi dampak-dampak, terutama dampak dari segi ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Metode penelitian
hukum yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Penelitian ini berlandaskan pengaturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai penanganan dan penganggulangan pandemi Covid-19 serta analisis atas konsep
penetapan peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dalam
rangka penanganan Covid-19, berawal dari pemerintah tmengeluarkan kebijakan tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta
Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan sampai dengan saat ini pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan PPKM yang dimana dilakukan secara berkala. Untuk
menganggulangi dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan sosial pemerintah mengambil
beberapa kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah: Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib
PajakTerdampak Wabah Virus Corona; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia


Kata Kunci : Kebijakan, Penanganan, Covid-19


The current development of the Covid-19 pandemic is very worrying where there is an
increase in special corona cases in Indonesia. This study aims to identify and analyze the
policies taken by the government in handling the Covid-19 pandemic and the steps taken by
the government to mitigate the impacts, especially the economic and social impacts of the
Covid-19 pandemic. The legal research method used is the normative legal research method. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. This
research is based on the legislation governing the handling and handling of the Covid-19
pandemic as well as an analysis of the concept of establishing these laws and regulations. The results of this study are in the context of handling Covid-19, starting with the
government issuing a policy on Large-Scale Social Restrictions which refers to Law Number
6 of 2018 concerning Health Quarantine. The implementing regulations are Government
Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions, as well as the
Presidential Decree on Health Emergencies. Until now, the government has issued a PPKM
policy which is carried out regularly. To address the economic and social impact of Covid- 19, the government has taken several policies, including: Regulation of the Minister of
Finance of the Republic of Indonesia Number 23/Pmk.03/2020 concerning Tax Incentives for
Taxpayers Af ected by the Corona Virus Outbreak; Regulation of the Financial Services
Authority of the Republic of Indonesia Number 11 /Pojk.03/2020 concerning National
Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona Virus
Disease2019; and Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 4 of
2020 concerning Refocussing of Activities, Reallocation of Budgets, and Procurement of
Goods and Services in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).


Keyword : Policy, Handling, Covid-19

Article Details

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>