ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL

Abstract

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf, yang selanjutnya masing-masing terdakwa dituntut dalam perkara terpisah, menimbulkan perhatian masyarakat. Dapat diketahui, bahwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah eksekutor dalam pembunuhan berencana yang menewaskan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dirinya melakukan penembakan tersebut atas perintah dari Ferdy Sambo. Meskipun terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan eksekutor, terdakwa mendapatkan sanksi pidana paling ringan diantara sanksi pidana terdakwa yang lain. Salah satu hal yang meringankan terdakwa yaitu karena terdakwa ditetapkan sebagai Justice Collaborator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang meringankan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang ditetapkan sebagai Justice

Collaborator, sehingga terdakwa mendapatkan sanksi lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya, serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan Justice Collaborator dalam proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kedudukan Justice Collaborator diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Justice Collaborator merupakan saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang wajib memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.