AKIBAT HUKUM POLIGAMI OLEH PNS TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS

Abstract

An-nikah, dan ad-dammu wa at-tadakhul, yang masing-masing diterjemahkan menjadi "menyentuh, berkumpul, dan menyepakati", Masing-masing frasa ini diterjemahkan menjadi "pernikahan" dalam bahasa Arab. Ketika seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim mengadakan akad nikah, mereka masuk ke dalam pengaturan yang mengikat secara hukum yang menetapkan sifat hubungan mereka dan sejauh mana masing-masing pihak bertanggung jawab atas tindakan yang lain. Membangun rumah membutuhkan pola pikir yang tulus dan teguh, dan hal itu terbawa ke dalam setiap aspek kehidupan. Karena alasan ini, perzinahan menjadi masalah bagi masyarakat pada umumnya. UU Perkawinan di Indonesia memuat ketentuan yang dimaksudkan untuk mengurangi maraknya poligami, dan PNS (pegawai negeri sipil) dicakup oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, keduanya membahas tentang perkawinan dan topik terkaitnya. PNS diperbolehkan bercerai. Menurut ideologi ini, tidak ada alasan utama atau dasar baginya untuk mengajukan izin poligami, tetapi banyak pegawai pemerintah ingin memiliki banyak istri dan membutuhkan persetujuan dari atasannya. Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, PNS yang menikah tanpa izin akan menghadapi akibat hukum.