PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAH NYA WALI NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1876/PDT.G/2017/PA.KRW)

Abstract

Perkawinan yang dibatalkan merupakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, keharusan adanya seorang wali dalam perkawinan menjadi syarat dan rukun sebuah perkawinan, ditetapkan wali nikah karena untuk terciptanya perkawinan yang sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Hukum Positif dan bagaiamana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan pada putusan nomor 1876/Pdt.g/2017/PA.Krw. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum. Kesimpulan yang didapatkan penulis dalam penelitian ini  adalah pada putusan 1876/Pdt.g/2017/PA.Krw Adanya pembatalan perkawinan terkait melangsungkan perkawinan dengan wali nikah yang tidak berhak/tidak sah dan tanpa penetapan wali hakim terlebih dahulu pelaksanaan perkawinan tersebut telah melanggar keberadaan pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Bahwa Perkawinan yang dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak sah  dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita.bahwa hakim dalam mengabulkan putusan tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan perkawinan yang dilaksanakan seketika putus dan dianggap seolah-olah tidak pernah ada.