TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg)

Abstract

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan hendaknya sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja di lakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Upaya penyelesaian perselisihan telah ditempuh oleh Serikat Pekerja PT. Daiki Aluminium Industry Indonesia mulai dari bipartit melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja, dan pada akhirnya diputus PHK dengan hanya mendapat satu kali upah pokok oleh Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Barat. Majelis Hakim berpendapat tindakan Winara melaporkan ke Kepolisian atas dugaan pembayaran upah dibawah ketentuan upah minimum tidak cukup bukti dan telah merugikan perusahaan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg?. Selanjutnya penelitin menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 menghasilkan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Surat Edaran Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE.13/MEN/SJ-HK/1/2005 pada pokoknya mengatur dua hal, salah satunya Pemutusan Hubungan kerja dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim memutus PHK karena kesalahan berdasarkan kaidah bahwa dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat sebagaimana Pasal 158 UU Ketenagakerjaan pasca Putusan MK 12/2003.