ANALISIS YURIDIS KEADAAN INSOLVENSI DEBITOR PALIT PT. MANDALA AIRLINES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST)

Abstract

Kepailitan adalah putusan pengadilan yang menimbulkan akibat   berupa sita   umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Berdasarkan penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU KPKPU. Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. Dimana PT.Mandala Airlines dinyatakan pailit. Permohonan pailitmdiajukan sendiri oleh PT.Mandala Airlines melalui Direksinya pada tanggal 9 Desember 2014. Adapun permasalahan yang diangkat dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana keadaan  Insolvensi  PT. Mandala Air Lines sebelum dijatuhkannya putusan pailit dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pailit Nomor:48/Pdt.Sus.Pailit/2014/ Pn.Niaga.Jkt.Pst yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini penunjukkan Hakim pengadilan Niaga sebelumnya keliru dalam mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT. Mandala Airlines karena hal tersebut tidak sesuai dengan asas keberlangsungan usaha, namun dalam menjatuhkan pailit, Hakim pengadilan Niaga sudah  tepat dalam menyatakan putusannya, karena dalil utama permohonan pailit PT.Mandala Airlines adalah telah mengalami kesulitan finansial (financial  distress)  yang  berlarut-larut,  serta  terpenuhinya  unsur  syarat suatu perseroan dapat dipailitkan.