ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SDN TELUKBANGO VI DESA GONGCAI KECAMATAN BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG

Abstract

Pendidikan dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kecerdasan kolektif umat manusia dari bangsa tertentu. Kelompok yang paling penting adalah kelompok yang peduli dengan pendidikan dan dapat dilihat dari tingkat pencapaian mereka. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah biaya pendidikan, Salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah biaya Pendidikan. Penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan pelaksanaan dari RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dana BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada RAPBS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, komite sekolah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang berdasarkan pada data realisasi dana bantuan operasional sekolah. Hasil analisis yaitu: 1) pengelolaan dana BOS diawali dengan penyusunan RKAS yang dilaksnakan dengan rapat antara kepala sekolah, bendahara, guru dan komite, 2) pelaksanaan dana BOS sudah menenuhi standar dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2021, 3) pelaporan dana BOS dibuat setiap tahap dan akhir periode dana BOS untuk dilaporkan ke Tim BOS Kabupaten dan Kementrian yang dikirim lewat email, 4) faktor yang menghambat pengelolaan yaitu keterlambatan penyaluran dana BOS dari pihak pusat ke sekolah, 5) upaya yang dilakukan sekolah dalam menangani hambatan yang terjadi ialah dengan memaksimalkan dana kepada kebutuhan yang paling penting seperti pengadaan buku pelajaran siswa, pembelian alat tulis kantor, dan gaji guru. Temuan studi kasus ini dapat dianggap penting bagi stakeholder sekolah dan masyarakat sebagai pengawasan pengelolaan keuangan sekolah yang memungkinkan penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan sekolah.