KUALIFIKASI IDEAL DAN REALITAS GURU PENDAMPING KHUSUS DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

Abstract

 Inclusive education ensures the rights of children with special needs (CSN) to learn in regular schools, with Special Assistant Teachers (GPK) as a key element. This study aims to analyze the ideal qualifications of GPK according to regulations and literature, compare them with realities in inclusive schools, and identify existing gaps. The method used is a literature review, examining regulations, books, and journal articles published between 2020–2024. The findings show that although GPK are ideally graduates of Special Education (PLB) with pedagogical, professional, social, and personal competencies, in practice most come from non-PLB backgrounds, face high student–teacher ratios, unclear employment status, and limited training and facilities. These conditions create significant gaps that hinder inclusive practices. Therefore, strengthening strategies through recruitment, certification, continuous training, and facility support are needed to ensure that inclusive education meets its intended goals.

Pendidikan inklusif menegaskan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk belajar di sekolah reguler, dengan Guru Pendamping Khusus (GPK) sebagai elemen kunci. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi ideal GPK menurut regulasi dan literatur, membandingkannya dengan realitas di sekolah inklusif, serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah regulasi, buku, dan artikel jurnal terbit tahun 2020–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun GPK idealnya berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) dengan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, realitas di lapangan menunjukkan mayoritas GPK berasal dari non-PLB, menghadapi rasio pendampingan yang tinggi, status kerja tidak jelas, serta minim pelatihan dan fasilitas adaptif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan signifikan yang menghambat praktik inklusi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui rekrutmen, sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan fasilitas untuk memastikan pendidikan inklusif berjalan sesuai tujuan.