PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI NARAPIDANA WANITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Karawang)

  • Sartika Dewi Universitas Buana Perjuangan Karawang
  • Deny Guntara Universitas Buana Perjuangan Karawang
  • Josephine Dara Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstract

Narapidana adalah terpidana yang mejalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lembaga pemasyarakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Walaupun telah melakukan suatu tindak pidana seorang narapidana mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Berbeda dengan pria, wanita memiliki hak kodrati seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kesehatan reproduksi adalah suatu kebutuhan terhadap kesehatan yang merupakan hak dasar setiap individu. Narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan lebih beresiko untuk terkena penyakit organ reproduksi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah hak kesehatan reproduksi narapidana wanita di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang telah terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Permasayrakatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kesehatan reproduksi yang telah di dapatkan oleh narapidana wanita di LAPAS karawang berupa pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, pelayanan reproduksi lanjut usia, kesehatan ibu dan anak, penyakit infeksi, dan pelayanan makanan. Adapun pelayanan kesehatan reproduksi wanita yang belum terpenuhi adalah pengelolaan kebersihan menstruasi dan belum adanya tambahan gizi untuk narapidana yang hamil.

Published
2022-03-31