DAMPAK HILANGNYA UPAH MINIMUM SEKTORAL BAGI PEKERJA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)

  • Muhamad Abas Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstract

Upah merupakan salah satu unsur yang utama dalam hubungan kerja, mengingat keberadaan upah selalu dikaitkan dengan sumber penghasilan bagi pekerja/buruh untuk mencapai derajat penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Pemerintah resmi menghapus Upah Minimum Sektoral (UMS) melalui peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan (Selanjutnya disebut “PP 36 2021 Pengupahan”), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Padahal, di aturan sebelumnya yaitu pada PP 78 2015 Pengupahan, upah minimum sektoral masih menjadi salah satu yang tercantum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1 Apakah perbedaan tentang pengupahan pada PP 78 tahun 2015 dengan PP 36 tahun 2021? 2. Bagaimana dampak dari hilangnya Upah Minimum Sektoral (UMS) bagi pekerja? Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dielaborasikan dengan data-data empiris di lapangan. Hasil penelitian yaitu perbedaan tentang pengupahan pada Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 terletak pada dihapusnya Komponen Hidup Layak (KHL). kemudian dampak dari hilangnya upah minimum bagi pekerja yaitu: penghasilan menurun, upah stagnan, menurunnya daya beli pekerja, memicu konflik ketidakadilan, dan menurunnya produktivitas.

Published
2022-03-31