PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

  • Sartika Dewi Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstract

Setiap perkawinan tidak selamanya menjadi indah adakalanya perkawinan berakhir dengan sebuah perceraian yang
dikarenakan timbunya permasalahan-permasalah antara kedua belah pihak (suami dan isteri). Untuk menyelesaikan
perceraian maka harus dilakukan melalui pengadilan dan pasti akan semakin menumpuk perkara yang masuk di
pengadilan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan murah.
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, mediasi merupakan
penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dibantu pihak ketiga yaitu mediator. Pelaksanaan mediasi dalam
penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah
mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur proses mediasi di pengadilan agama, faktor
yang mempengaruhi dan sejauhmana keberhasilan proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan
agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yaitu dilaksanakan untuk membangun
pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan
pemahaman yang berdasarkan pada masalah manusia. Hasil dari penelitian ini adalah proses dari mediasi terdiri dari
Pra mediasi dan proses mediasi selama kurang lebih 30 hari. Faktor yang mempengaruhi proses mediasi diantarnya
kualifikasi mediator, kepatuhan masyarakat, fasilitas, itikad baik para pihak. Keberhasilan dari proses mediasi pada
tahun 2016 sebesar 6,8% tahun 2017 sebesar 6,1% tahun 2018 sebsar 4,4% tahun 2019 sebesar 15,5%. Upaya dari
meningkatkan keberhasilan mediasi memberikan pemahamn kepada masyarakat tentang keuntungan dari mediasi dan
meningkatkan kenyaman terhadap ruang pelayanan mediasi.

Kata kunci: Mediasi di Pengadilan, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama Karawang

Every marriage is not always beautiful. Sometimes the marriage ends in a divorce because of the problems between
the two parties (husband and wife). To settle a divorce, it must be done through the court and there will certainly be
more cases that go to court. To avoid this, a fast, simple and inexpensive dispute resolution is required. Mediation is
a way of resolving disputes that is fast, simple and low cost, mediation is a peaceful settlement of disputes assisted by
a third party, namely a mediator. The implementation of mediation in the settlement of civil cases in court is essentially
a form of implementation of consensus agreement. This is regulated in the Supreme Court Regulation No.1 of 2016
concerning Mediation Procedures in Courts. The purpose of this study was to determine the procedures for the
mediation process in religious courts, the factors that influence and the extent of the success of the mediation process
in reaching a peace agreement in a religious court. The method used in this research is qualitative research, which is
carried out to build knowledge through understanding and discovery. A qualitative research approach is a process of
research and understanding based on human problems. The result of this research is the process of mediation
consisting of pre-mediation and mediation process for approximately 30 days. Factors that influence the mediation
process include the qualifications of the mediator, community compliance, facilities, and the good faith of the parties.
The success of the mediation process in 2016 was 6.8% in 2017 of 6.1% in 2018 as much as 4.4% in 2019 of 15.5%.
Efforts to increase the success of mediation provide an understanding to the community about the benefits of mediation
and increase comfort in the mediation service space.

Keywords: Mediation in Court, Divorce Case, Karawang Religious Court

Published
2021-07-16