RECHTSCIENTIA : Jurnal Mahasiswa Hukum

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang)

Rinto Marpaung — 2023-09-15

Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat khususnya sebagai penunjang dalam kegiatan masyarakat yang bersifat primer maupun sekunder. Penyalahgunaan dengan tanpa izin (ilegal) memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang) dan apa kendala dalam penegakan hukum hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang). Metode Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dan spesifikasi penelitian yang dipakai ialah deskriptif analisis menjelaskan data yang bersumber dari studi kepustakaan dan hasil wawancara (interview). Hasil Penelitian yaitu Penegakan Hukum yang bisa melemahkan dari 2 (dua) faktor yaitu faktor kemanusiaan dan faktor internal salah satunya keterbatasan anggota Kepolisian dan kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

Violita Salsabila Azhaary — 2023-09-15

Administrasi Kependudukan adalah bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintah dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendaftaran penduduk sebagai upaya tertib administrasi ditinjau dari Hukum Administrasi Negara serta ketentuan pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pendaftaran penduduk sebagai upaya tertib administrasi ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dan ketentuan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari Penelitian ini adalah menunjukan bahwa pelaksanaan KTP-el belum dilaksanakan secara optimal, seperti bagaimana mestinya masyarakat yang seharusnya ditargetkan memiliki KTP-el sebagai kelengkapan data diri masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo S

Aang Ruhaedin — 2023-09-15

Pembentukan Serikat Pekerja dijamin oleh Undang-Undang dan hak berserikat telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Salah satu Perusahaan melakukan tindakan menghalangi kegiatan Serikat Pekerja, kegiatan membentuk Serikat Pekerja, dengan cara bujuk rayu kepada pekerja agar tidak ikut membentuk dan menjadi pengurus anggota Serikat Pekerja. Tindakan tersebut merupakan tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, hal tersebut mengandung sanksi pidana. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang membentuk Serikat Pekerja/Serikat buruh dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berupa tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifik penelitianya adalah deskriftif eksplanatif. Adapun hasil penelitan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang membentuk Serikat Pekerja: siapapun dilarang menghalang–halangi untuk membentuk,menjadi pengurus dan anggota Serikat Pekerja dengan cara kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dan siapapun melakukan yang kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PEKERJA YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PT. DEQURINDO CITRA SELARAS DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Putusan : 168/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg)

Jefferson Asprila Sambuaga — 2023-09-15

Salah satu tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan demi mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam hubungan ketenagakerjaan dan melindungi pekerja/buruh dari kekuasaan tidak terbatas dari pengusaha. Perlindungan hukum diberikan kepada pekerja/buruh untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini adalah PT. Dequrindo Citra Selaras selaku perusahaan telah mengeluarkan kebijakan sepihak tentang kebijakan upah yang dibayar secara mencicil dengan alasan pemasukan minim .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum dalam segi penyelesaian hubungan industrial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut karena data yang digunakan data sekunder yaitu data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh dari putusan pengadilan hubungan industrial 168/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg. Dari hasil penelitian menjelaskan pemutusan hubungan kerja efisiensi tanpa menutup perusahaan dapat menyelamatkan kelangsungan perusahaan dan mempertahankan pekerjaan sebagian pekerja lainnya. Alasan efisiensi ini juga tidak dilarang oleh Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Konvensi serta Rekomendasi ILO tahun 1982. Tetapi, pemutusan hubungan kerja ini tidak dapat mendasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 maka dari itu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga mesti mengawal agar pemutusan hubungan kerja efisiensi tanpa penutupan perusahaan ini dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip pemutusan hubungan kerja, serta terpenuhinya pembayaran hak dan kompensasi pekerja.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

Inka Alpiani — 2023-09-15

Di Indonesia Hak Cipta dan Hak Terkait sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, kini mendapat tempat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang- undangan hak cipta sebelumnya. Pada masa sekarang siapa pun menyadari, kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan dilindungi hak cipta. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan ini memacu pertambahan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu hak karya cipta yang dipublikasikan melalui media sosial dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai hak karya cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial (Youtube) serta untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara putusan nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak karya cipta. Adapun Hasil penelitian ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi hak cipta dalam hal lagu yang dipublikasikan melalui media sosial seperti YouTube dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt Sus-HKI/2021, antara Pt Nagaswara Publisherindo dan Gen Halintar, menurut peneliti telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA WANITA ATAS TINDAKAN ASUSILA YANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Studi Kasus Di PT. Ajinomoto)

Ratna Sovianti — 2023-09-15

Pada era industri 4.0 seperti sekarang banyak sekali wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari yang awalnya tidak bekerja menjadi bekerja karena beban kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Pekerja wanita adalah wanita yang sudah dewasa, wanita yang dianggap dewasa disini adalah perempuan yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun. Masalah ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi sorotan karna kurangnya jaminan perlindungan bagi pekerja wanita menyebabkan adanya tindakan asusila, yang tidak memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum. Adapun identifikasi masalah yang sedang diteliti oleh penulis yaitu terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanita menurut ketentuan segi kontrak kerja yang berlaku kemudian yang kedua bagaimana akibat hukum terhadap karyawan yang melakukan tindakan asusila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian perlindungan terhadap pekerja wanita masih tergolong lemah karena pelaku tindakan asusila yang masih belum tersentuh dengan hukum dan belum adanya sanksi yang diterapkan oleh perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pekerja wanita di lingkungan perusahaan.