PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN KARAWANG

  • Muhammad Gary Gagarin Akbar

Abstract

Abstrak Pedagang Kali Lima (PKL) merupakan fenomena yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Kehadiran PKL seringkali dipandang negatif oleh masyarkat karena dianggap menganggu lalu lintas dan penggunaan trotoar sebagai tempat untuk berjualan. Untuk itu dibutuhkan peran dari pemerintah dalam rangka melakukan penataan terhadap PKL di Kabupaten Karawang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten karawang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengelaborasikan antara studi kepustakaan dengan data-data empiris di lapangan. Hasil penelitian ini yaitu peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Karawang sangat terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah antara lain menyiapkan lokasi bagi PKL untuk berjualan sesuai dengan tempat dan waktu, mengarahkan PKL untuk melakukan pendaftaran di Dinas terkait, Pemberdayaan PKL, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL, dan pembinaan dan pengawasan terhadap PKL. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Upaya Pemerintah, Asas Legalitas Abstract Street Vendors are a phenomenon that exists in all regions in Indonesia. The presence of street vendors is often viewed negatively by the community because it is considered to interfere with traffic and the use of sidewalks as a place to sell. For this reason, the role of the government is needed in order to organize the street vendors in Karawang Regency. The formulation of the problem in this study is how the roles and responsibilities of the local government in structuring street vendors in Karawang district. This research method uses a qualitative method with an empirical juridical approach method that is elaborating between library studies with empirical data in the field. The results of this study are the roles and responsibilities of the Karawang regency government are very visible from the provisions contained in the Karawang Regency Regional Regulation the area of Karawang Number 4 of 2015 on Arrangement and Empowerment of Street Vendors. Roles and responsibilities of the local government, among others, prepare locations for street vendors to sell according to place and time, direct street vendors to register in related offices, Empower street vendors, conduct monitoring and evaluation of structuring and empowering street vendors, and fostering and monitoring street vendors. Keyword: Street vendors, Government efforts, The Principle of legality

References

DAFTAR PUSTAKA Faisal H. Basri, Otonomi Atau Federalisme, Cetakan Pertama, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

H.M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013.

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Muhammad Gary Gagarin Akbar, Hukum Administrasi Negara, FBIS Publishing, Karawang, 2018.

______, Pengantar Ilmu Hukum, FBIS Publishing, Karawang, 2018.

Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Published
2018-09-01